Pedagang Kaki Lima (Masalah yang Tak Berujung)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah masalah yang tak kunjung usai. Hampir semua kota-kota besar, kabupaten hingga kecamatan menghadapinya. Ibarat belukar di tengah taman, setiap kali dibersihkan tak lama berselang muncul kembali. Mengapa masalah ini terus berulang dari waktu ke waktu? Tidak adakah solusi yang tepat setelah sekian lama? Tidak mampukah para penentu kebijakan negeri ini menjadikan PKL serta sektor informal lainnya duduk bersanding dengan sektor formal? Ada setumpuk pertanyaan yang bisa diajukan sehubungan dengan masalah ini?

Entah apakah ketidaktahuan atau memang karena tidak mau peduli, masalah PKL selalu menjadi titik laten seperti api dalam sekam. Ketidaktuntasan masalah hingga ke akar-akarnya membuat setiap langkah untuk memberangusnya menjadi tindakan yang kontraproduktif. Lihat saja tindakan yang dipilih sangat rentan memicu konflik, baik horisontal maupun vertikal.

Satpol PP yang menjadi tangan pemerintah sering menjadi momok menyeramkan bagi PKL. Sering kita lihat dan saksikan kericuhan, pertengkaran, tarik ulur, adu mulut, lempar batu hingga pertumpahan darah terjadi. Satpol PP sebagai petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan PKL sebenarnya seperti buah simalakama. Di sisi lain harus menjalankan tugas, sedangkan pada sisi lain aspek kemanusiaan menjadi taruhannya. Kemungkinan besar yang harus mereka gususr adalah tetangga atau sanak saudara mereka sendiri.

Secara vertikal, konflik juga rentan terjadi disaat pihak berwajib melakukan tebang pilih kepada pihak-pihak tertentu. Beberapa kios-kios besar permanen yang sebenarnya melanggar aturan tetap dibiarkan, sedangkan yang kecil tidak berdaya harus meradang karena razia mendadak. Kondisi ini sering mengundang reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Saling tuntut kerap terjadi, tetapi ujung-ujungnya tetap tak dapat menyelesaikan masalah.

Yang dibutuhkan adalah sebuah tegakkan peraturan, namun di sisi lain tetap memberi tempat bagi rasa keadilan kepada PKL. Bukankah aktivitas mereka merupakan bentuk nyata dari ekonomi rakyat?

Intinya, para pemimpin yang menjadi penentu kebijakan haruslah memiliki visi dan komitmen yang tinggi untuk menangani masalah ini hingga ke akar-akarnya. Jika tidak, terobosan yang merupakan solusi tidak akan pernah bisa dihasilkan sampai dunia kiamat sekali pun. Dan itu berarti PKL akan tetap hidup dengan rasa was-was dan ketidakadilan. Apakah itu yang menjadi Tujuan mimpi mereka???

Sumber: diolah dari berbagai sumber